SITUBONDO – Tim hukum Puskesmas Mlandingan, Situbondo, angkat bicara menyikapi beredarnya informasi dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Mereka meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Pengacara Puskesmas Mlandingan, Febriyanto, S.H., M.H., menilai informasi yang berkembang di ruang publik perlu disikapi secara proporsional dengan mengedepankan fakta dan bukti.
Sebab, informasi yang tidak memiliki dasar kuat berpotensi memunculkan kesalahpahaman hingga merugikan nama baik institusi maupun pihak-pihak yang disebutkan.
“Pada prinsipnya, kami menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik, pengaduan, maupun laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam pelayanan publik,” kata Febriyanto, Rabu (18/11/2026).
Dia menegaskan, pihaknya tidak pernah menutup ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pelayanan kesehatan. Bahkan, jika ditemukan dugaan penyimpangan, masyarakat dipersilakan menempuh jalur pengaduan resmi agar persoalan tersebut dapat diperiksa melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.
"Kritik dan pengaduan tersebut harus disampaikan berdasarkan fakta, bukan dibangun dari asumsi ataupun informasi yang belum terverifikasi," imbuhnya.
Menurut Febriyanto, dugaan pungli merupakan persoalan serius yang tidak semestinya diselesaikan melalui penggiringan opini. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Kami tidak anti terhadap kritik dan tidak pernah menghalangi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Akan tetapi, jangan sampai informasi yang belum jelas kebenarannya kemudian berkembang menjadi tuduhan yang merugikan pihak lain," tegasnya.
Febriyanto juga mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk melalui media sosial, tetap memiliki batasan hukum. Setiap orang memang memiliki hak menyampaikan informasi dan pendapat, tetapi juga berkewajiban menghormati hak serta reputasi orang lain.
Dia berharap masyarakat lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi, terutama yang berkaitan dengan institusi pelayanan publik. Terlebih, kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan merupakan hal penting yang harus dijaga bersama.
Di sisi lain, persoalan tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan kesehatan.
Febriyanto kembali menekankan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses dan mekanisme yang berlaku. Dengan begitu, persoalan dapat diselesaikan secara adil tanpa merugikan pihak mana pun.[]